Kelompok Mahasiswa dan Pemuda Advokasi Anggaran Rakyat (KOMPAS-R) provinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pada Senin (29/12/2025)
Aksi ini menyoroti proyek Peningkatan Jalan Simpang – Ciboleger (IJD TA 2025) yang dikerjakan oleh CV. MASAYU CITRA WISESA dengan nilai anggaran Rp 9,6 miliar. KOMPAS-R menilai proyek tersebut sarat dengan kejanggalan dan diduga kuat pekerjaannya tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara serta masyarakat
“Proyek bernilai miliaran rupiah ini patut diduga dikerjakan asal-asalan. Kualitas pekerjaan yang di duga tidak sesuai spesifikasi adalah bentuk kejahatan anggaran dan pengkhianatan terhadap rakyat,” tegas Rizal, Koordinator aksi KOMPAS-R
Lebih jauh, KOMPAS-R mencium adanya bau busuk kongkalikong antara Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten dengan pihak pelaksana pekerjaan
Pasalnya KOMPAS-R mengindikasikan adanya permainan kotor, pembiaran sistematis, dan potensi kolusi berjamaah.
“Atas dasar tersebut, KOMPAS-R menyampaikan tuntutan tegas kepada kementerian PU, dengan :
1. Mendesak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU melakukan audit cek lapangan pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang – Ciboleger yang di duga tidak sesuai ketentuan spesifikasi teknis, kontrak kerja dan RAB
2. Mendesak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU turun langsung melakukan pemeriksaan serta pengukuran rinci terhadap kualitas pekerjaan konstruksi di lapangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan rencana awal (gambar kerja, RAB, Kontrak kerja) dan standar yang ditetapkan, serta mengecek kesesuaian fisik pekerjaan dengan dokumen perencanaan, mengidentifikasi masalah, dan memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran yang telah ditentukan.
3. Mendesak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU memberikan atensi pembongkaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi, menunda pembayaran,serta menunda serah terima pekerjaan jika ditemukan pelanggaran serius dan tidak sesuai spesifikasi ketentuan pekerjaan
4. mendesak, agar dilakukannya audit menyeluruh terhadap proses pemilihan penyedia jasa dilingkungan BPJN Banten oleh aparat pengawas internal dan eksternal.
5. Mendesak, dilakukan Pemeriksaan dugaan persaingan semu dan persekongkolan pemilihan penyedia jasa dilingkungan BPJN Banten khususnya pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 provinsi Banten terutama pemilihan penyedia jasa paket pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang – Ciboleger yang dimenangkan oleh CV. MASAYU CITRA WISESA
6. Mendesak Direktorat Bina Marga Kementerian PU mengevaluasi secara menyeluruh kinerja BPJN Banten yakni dengan mengevaluasi kinerja dan memecat kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Provinsi Banten dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 provinsi Banten
Dalam aksi tersebut, pihak Kementerian PU melalui unsur Kepatuhan Intern mencoba meredam aksi dengan menawarkan audiensi. Namun, KOMPAS-R dengan tegas MENOLAK AUDIENSI FORMALITAS dan menilai hal tersebut sebagai upaya menghindari tanggung jawab struktural.
“Kami tidak butuh pertemuan basa-basi. Kami menuntut Ditjen Bina Marga hadir langsung di hadapan rakyat dan bertanggung jawab atas bobroknya proyek di Banten terutama pekerjaan Peningkatan Jalan Simpang- Ciboleger ,” tegas Rizal
KOMPAS-R menegaskan bahwa aksi ini bukan yang terakhir. Apabila Ditjen Bina Marga terus menghindar, bungkam, dan melindungi pejabat bermasalah, maka KOMPAS-R akan menggelar Aksi Jilid Lanjutan dengan eskalasi massa yang lebih besar hingga seluruh tuntutan dipenuhi.
Sementara itu, ketika jurnalis Ruangdemokrasi berupaya konfirmasi kepada Zakaria
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.3 BPJN Banten lewat via whatsappanya, pesan yang dikirim centang dua, namun sangat disayangkan pihaknya tidak menjawab sepatah katapun. Sikap diam tersebut justru kini menimbulkan berbagai pertanyaan baru, apakah sengaja dibiarkan, atau memang sedang mempersiapkan jawaban. Padahal, upaya konfirmasi ini adalah sebagai pemberi ruang hak jawab bagi pihak terkait.
Sumber : Aktivis KOMPAS-RAKYAT
(*Roni)
